Kategori: Ngopi Bareng rendratopan.com

Kumpulan Tulisan Hukum Bersumber dari rendratopan.com

Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren – Hukum Positif Indonesia

Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan judul di atas memperhatikan […]

Gambaran Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – Hukum Positif Indonesia

Dalam rangka menciptakan iklim kegiatan berusaha yang sehat, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa hal pokok disampaikan dalam uraian ini berkenaan dengan isi undang-undang tersebut untuk kemudahan berusaha adalah sebagai berikut: Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Kebijakan Strategis Cipta Kerja Peningkatan […]

Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan di Batam – Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan pada tanggal 29 Januari 2020, maka mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 […]

2 (dua) Pasal Penyebab Pembatalan Petahana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah – Hukum Positif Indonesia

Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota untuk periode berikutnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Pembatalan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 71 […]

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Hukum Positif Indonesia

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pemerintahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut di atas diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan […]

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2. Perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (3), dan penambahan satu ayat setelah ayat (4). Perubahan ketentuan Pasal 5 ayat […]

Pengawasan dan Penyidikan dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan – Hukum Positif Indonesia

Pengawasan Siapa yang mempunyai kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan? Kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan terlebih dahulu menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan. Pemerintah pusat melakukan pengawasan bidang perdagangan dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang […]

Penangkapan dalam Peristiwa yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana – Hukum Positif Indonesia

Pengertian Penangkapan Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tata Cara Penangkapan Selanjutnya Pasal […]

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara – Hukum Positif Indonesia

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan […]