Headline

Dinyatakan Lengkap, Laporan Erlina Ke Ombusdman Terkait Maladministrasi yang di lakukan OJK memasuki Tahap Pemeriksaan

Kepala Ombusman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari. (Foto: Antara)

TINTAEMAS.CO, Batam – Kepala Ombusman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri terkait dugaan maladministrasi yang di laporkan mantan Direktur BPR Agra Dhana, Erlina.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah syarat Formil dan Materil dari laporan Erlina sudah dinyatakan lengkap,” kata Lagat melalui sambungan telpon, Jumat (29/11/2019) kemarin.

Lagat menyebutkan, setelah terpenuhinya syarat formil dan materil dari laporan yang dilayangkan Erlina, maka akan diterbitkan nomor registrasi laporan masuk ke Ombudsman. Nomor registrasi itulah sebagai dasar di mulainya pemeriksaan oleh Ombudsmen.

“Saat ini laporan dimaksud telah masuk tahap pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksaan di Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau “ terangnya.

Baca Juga: OJK Kepri di laporkan ke Ombudsman diduga Maladministrasi

Ditempat terpisah, Kuasa Hukum Erlina, Manuel P Tampubolon menyampaikan bahwa setelah melayangkan laporan ke Ombusdmen, Kliennya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya Pemeriksaan berdasarkan Nomor Register : 0140/LM/Xl/2019/BTM tanggal 18 November 2019 yang di keluarkan Ombudsman Perwakilan Kepri.

“Jadi, laporan kami terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau tentang tidak adanya tindak lanjut penanganan perkara dugaan tindak pidana di sektor keuangan yang dilakukan oleh Direktur dan Komisaris BPR Agra Dhana telah di proses oleh pihak Ombudsman,” kata Manuel.

Pada intinya, kata Manuel, laporan kami ke Ombudsman telah memenuhi syarat Formil dan Materil seperti tertuang dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 tahun 2017, Pasal 7 huruf B yang berbunyi, Ombudsman berwenang melanjutkan Pemeriksaan, apabila laporan telah memenuhi syarat materil.

“Dengan terpenuhinya syarat materil, maka secara otomatis Tahap Pemeriksaan laporan dimulai sebagaimana tercantum di Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 tahun 2017,” tegas Manuel.

Perlu diketahui, OJK Kepri di laporkan ke Ombudsman berawal dari mengendapnya laporan Erlina terkait dugaan tindak pidana yang di lakukan jajaran komisaris dan Direksi PT BPR Agra Dhana.

Dengan adanya Laporan tersebut, OJK pernah mengundang Erlina untuk menyelenggarakan pertemuan yang tertuang dalam Risalah rapat Nomor: RR-25/KO.0502/2018 Otoritas Jasa Keuangan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor OJK Propinsi Kepulauan Riau.

Pada saat pertemuan di Kantor OJK, terungkap bahwa Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam Laporan Keuangan PT BPR Agra Dhana Tahun Buku 2015 yang telah dilaporkan dan diaudit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Kepri.

Tidak adanya penjelasan dari jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tersebut telah mengarah kepada Dugaan Tindak Pidana Melanggar Pasal 49 Ayat (1) Huruf A,B UU RI No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Akan tetapi, dugaan atau indikasi tindak pidana yang laporan Erlina tidak digubris bahkan terkesan ada pembiaran oleh penyidik dari OJK sehingga OJK Kepri dilaporkan ke Ombudsman.

Dalam kasus ini, Erlina telah dirugikan karena dipaksa menyetorkan uang sebesar Rp 929 juta lebih ke Rekening PT BPR Agra Dhana yang tidak diketahui peruntukannnya. (RH)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.