Headline

Divisi Humas Polri bersama Polda Kepri Gelar Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi di Batam

Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi di lingkungan Polda Kepri.

TINTAEMAS.CO, Batam – Divisi Humas Polri bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau, menggelar diskusi penyelesaian sengketa informasi di Hotel Pasifik Kota Batam, Rabu (27/11/2019).

Melalui Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga, Kapolda Kepri menyampaikan bahwa memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis.

“Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan,” Kata Erlangga.

Lebih lanjut, Diskusi yang diadakan Divisi Humas Polri bersama Polda Kepri sangat strategis untuk memantapkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Kepri dalam menyelesaikan setiap sengketa informasi yang terjadi.

“Dengan adanya diskusi ini, dihadarapkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Kepri dapat lebih memahami kaidah serta tata cara penyelesaian sengketa informasi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam hal penyelenggaraan Informasi Publik,” pungkas Erlangga.

Di tempat yang sama Kabag Anev Biro PID Divisi Humas Polri, Kombes Pol Sugeng Hadi Sutrisno menyampaikan bahwa untuk menjadi polisi yang profesional dan dipercaya masyarakat, ada tiga kebijakan sederhana dari Kapolri yang harus di fokuskan dalam program Promoter, yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media.

Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, harus disampaikan dengan etika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-undang no 9 tahun 1998.

“Kedepan, Polri sebagai badan publik wajib memberikan serta membuka akses bagi setiap pemohon Informasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” tegasnya.

Ia berharap, setelah kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui batasan yang bisa berdampak pada pelanggaran hukum, yang diatur di dalam KUHP Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di akahir acara diskusi, Divisi Humas Polri menyerahkan plakat kepada Ketua Komisi Informasi Publik Prov Kepri sebagai wujud kerja sama dan sinergitas antara Polri dan Pemerintah Daerah. (RH)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.