Pengawasan dan Penyidikan dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan – Hukum Positif Indonesia

Pengawasan Siapa yang mempunyai kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan? Kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan terlebih dahulu menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan. Pemerintah pusat melakukan pengawasan bidang perdagangan dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang […]

Penangkapan dalam Peristiwa yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana – Hukum Positif Indonesia

Pengertian Penangkapan Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tata Cara Penangkapan Selanjutnya Pasal […]

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara – Hukum Positif Indonesia

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan […]

Anak Menurut Undang-Undang – Hukum Positif Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan yang di berikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas […]

Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil – Hukum Positif Indonesia

Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewajiban bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengucapkan sumpah/janji jabatan. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, […]